TikTok Sebut AS Mengancam Pelarangan jika Pemilik Asal China Tidak Menjual Sahamnya

- 16 Maret 2023, 21:08 WIB
Logo TikTok yang dicetak 3D terlihat di depan bendera Amerika Serikat dalam ilustrasi yang diambil pada tanggal 6 Oktober 2020.
Logo TikTok yang dicetak 3D terlihat di depan bendera Amerika Serikat dalam ilustrasi yang diambil pada tanggal 6 Oktober 2020. /REUTERS/Dado Ruvic/

Oke Jambi - Pemerintahan Biden telah menuntut agar pemilik TikTok asal Tiongkok menjual saham mereka di aplikasi video populer ini, atau menghadapi kemungkinan pelarangan di Amerika Serikat (AS), kata perusahaan tersebut kepada Reuters pada Rabu, 15 Maret 2023.

Langkah ini merupakan yang paling dramatis dalam serangkaian langkah terbaru dari para pejabat dan legislator AS yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa data pengguna TikTok di AS dapat diberikan kepada pemerintah China. Perusahaan ByteDance yang menaungi TikTok memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS.

Ini juga merupakan pertama kalinya di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat, potensi pelarangan terhadap TikTok terancam. Pendahulu Biden, Donald Trump dari Partai Republik, telah mencoba melarang TikTok pada tahun 2020, tetapi diblokir oleh pengadilan AS.

Baca Juga: Tiktok Luncurkan Fitur Pembatasan Anak, Waktu Dibatasi 60 Menit Perhari

Juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter, mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan baru-baru ini mendengar dari Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) yang dipimpin oleh Departemen Keuangan AS, yang menuntut agar pemilik aplikasi asal Tiongkok menjual saham mereka, dan mengatakan bahwa jika tidak, mereka akan menghadapi kemungkinan pelarangan aplikasi video tersebut oleh pemerintah AS.

Wall Street Journal pertama kali melaporkan langkah tersebut. ByteDance mengkonfirmasi bahwa 60 persen sahamnya dimiliki oleh investor global, 20 persen oleh karyawan, dan 20 persen oleh para pendirinya.

CFIUS, sebuah badan keamanan nasional yang kuat, dengan suara bulat merekomendasikan pada tahun 2020 agar ByteDance mendivestasikan TikTok. Di bawah tekanan dari Presiden Trump, ByteDance pada akhir tahun 2020 tidak berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan Walmart dan Oracle Corp untuk mengalihkan aset aset TikTok di Amerika Serikat ke dalam sebuah entitas baru.

"Jika tujuannya adalah untuk melindungi keamanan nasional, divestasi tidak akan menyelesaikan masalah. Perubahan kepemilikan tidak akan memaksakan pembatasan baru pada aliran data atau akses," kata Oberwetter dari Tiktok, Kamis, 16 Maret 2023.

Kepala Eksekutif TikTok, Shou Zi Chew, akan muncul di depan Kongres AS minggu depan. Tidak jelas apakah pemerintah China akan menyetujui divestasi apapun dan Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Bulan lalu, Gedung Putih memberikan waktu 30 hari kepada lembaga lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki TikTok di perangkat dan sistem federal. Lebih dari 30 negara bagian di AS juga telah melarang karyawannya untuk menggunakan TikTok di perangkat milik pemerintah.

Halaman:

Editor: Hajrin Febrianto

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x