Network
OKEJAMBI.COM - Pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa.Bali hingga akhir Juli.
PPKM Darurat di Jawa – Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luar Jawa . Bali, memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid-19. Untuk menurunkan kasus Covid-19, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi.
PPKM Darurat inilah wujudnya.
Atas kebijakan pemerintah yang telah berjalan sejak 3 Juli ini, Forum Pimpinan
Redaksi (Pimred) Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) menilai efektivitas PPKM
Darurat masih jauh dari harapan. Indikasi tidak efektifnya PPKM Darurat terlihat dari
angka positif Covid-19 yang masih terus bertambah signifikan.
Pada 3 Juli 2021 atau hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat, angka positif
Covid-19 sebanyak 27.913 kasus. Atau, rata-rata 7 hari terakhir 23.270 kasus. Setelah
dua pekan dilaksanakannya PPKM Darurat, angka positif Covid-19 pada 15 Juli 2021
mencapai 56.757 kasus. Atau, rata-rata 7 hari terakhir 44.145 kasus.
Ketidakefektifan PPKM Darurat itu masih diperburuk dengan coverage bantuan
sosial (bansos) yang tidak merata, sehingga mobilitas masyarakat tidak sepenuhnya bisa dicegah. Sebab, banyak masyarakat yang harus tetap bekerja di luar rumah, khususnya pekerja sektor informal yang berpendapatan harian.
Di lain pihak, penegakan PPKM Darurat di lapangan sebagiannya memperlihatkan
sikap aparatur yang kurang simpatik. Sehingga, beredar sejumlah video viral yang
memperlihatkan ketidaksimpatikan aparatur di lapangan dalam penegakan PPKM
Darurat.
Forum Pimred PRMN menilai, apa pun istilah yang dipergunakan pemerintah,
termasuk PPKM Darurat, secara substansi adalah kebijakan karantina wilayah. Karena itu, Forum Pimred PRMN mendesak pemerintah untuk secara konsisten melaksanakan kewajibannya sesuai amanah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Dalam UU itu disebutkan, jika pemerintah melakukan karantina wilayah, maka
harus memenuhi sejumlah kewajibannya, antara lain:
1. Memberikan perlakukan yang sama kepada semua warga negara dalam
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (pasal 7);
2. Memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada setiap warga sesuai kebutuhan
medis, menjamin kebutuhan pangan, kebutuhan kehidupan sehari-hari selama
karantina (pasal 8);
3. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara yang menjalani karantina
rumah atau isolasi mandiri (pasal 52);
4. Menjamin kebutuhan dasar warga negara yang menjalani karantina wilayah (pasal
55);
Merespons kebijakan perpanjangan PPKM Darurat Jawa – Bali sampai akhir Juli 2021
serta pemotretan dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat, Forum Pimred PRMN menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah benar-benar menjalankan amanah UU Nomor 6 Tahun
2018, terutama mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
yang menjalani PPKM Darurat, tanpa diskriminasi;
2. Mengevaluasi total manajemen penyaluran bansos dan menjamin seluruh
kebutuhan masyarakat yang usaha/bisnis atau pendapatannya terganggu akibat
pelaksanaan PPKM Darurat, agar tidak terjadi komplikasi ekonomi dan sosial yang
semakin parah;
3. Mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, yang terdampak langsung dari PPKM Darurat, seperti pedagang keliling harian atau pedagang kaki lima (PKL);
4. Mendesak aparatur di lapangan untuk melakukan pendekatan persuasif dan
humanis dalam penegakan PPKM Darurat serta menghindari segala bentuk
represivitas;
5. Meminta para pejabat pemerintah untuk konsisten dalam menjalankan
pengendalian pandemi Covid-19 dengan memberikan teladan yang baik dan penuh
empati, agar tidak terjadi distrust kepada pemerintah;
6. Menyerukan segenap masyarakat Indonesia yang memiliki kelapangan ekonomi membantu tetangga terdekat yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh Covid-19. ***
