Jurnalis dan Masyarakat Sipil di Jambi Tolak RUU Penyiaran

- 27 Mei 2024, 17:07 WIB
Beberapa id card pers dan poster penolakan terhadap RUU Penyiaran bersusun di depan Kantor DPRD Jambi, Senin, 27 Mei 2024.
Beberapa id card pers dan poster penolakan terhadap RUU Penyiaran bersusun di depan Kantor DPRD Jambi, Senin, 27 Mei 2024. /Oke Jambi/Hajrin Febrianto/

Oke Jambi - Berbagai organisasi jurnalis, seniman, hingga mahasiswa di Kota Jambi turun ke jalan, mereka melakukan aksi protes terhadap RUU Penyiaran di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin, 27 Mei 2024.

Namun sangat disayangkan, tidak ada satu pun perwakilan dari DPRD Provinsi Jambi yang bisa berdiskusi dengan massa aksi, dengan alasan sedang berdinas di luar, padahal dewan perwakilan rakyat berada dalam posisi penting terkait RUU ini.

Barisan aksi yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Pilar Demokrasi ini, mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk membatalkan Revisi Undang-Undang Penyiaran yang dikeluarkan pada Maret 2024 lalu.

Koalisi Penyelamat Pilar Demokrasi, dalam siaran persnya menilai ada beberapa pasal di dalam RUU Penyiaran yang berlebihan dan mengancam kebebasan pers serta kebebasan berekspresi publik.

Salah satunya pasal 50B ayat 2 RUU Penyiaran, terdapat larangan penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Larangan ini tentu akan semakin mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar.

“Simbol kemunduran kemerdekaan pers karena berusaha membungkam pers melalui RUU Penyiaran. Padahal, karya jurnalistik investigasi merupakan karya tertinggi bagi seorang jurnalis," kata Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Jambi, Adrianus Susandra.

Ketua IJTI Jambi, Adrianus, menandatangani petisi penolakan RUU Penyiaran.
Ketua IJTI Jambi, Adrianus, menandatangani petisi penolakan RUU Penyiaran.


Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi, Irma mengatakan, pada pasal 50B ayat 2 huruf K yang berbunyi “Larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik", berpotensi membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis atau pers.

Pasal ini juga dinilai rancu sehingga dapat menimbulkan multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar pasal pasal ‘Nakal’ ini segera dihapuskan. Draf revisi ini juga menetapkan kewajiban sensor untuk seluruh isi siaran. Ini bertentangan dengan UU Pers, karena seharusnya siaran jurnalistik tidak dikenai sensor,” ujar Irma.

Kemudian sejumlah pasal dalam draf RUU Penyiaran juga berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan, antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Pasal 8 Ayat 1 disebutkan bahwa KPI berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya yang berkaitan dengan fungsi Dewan Pers.

Ketua PFI Jambi, Irma Tambunan, berorasi dalam aksi penolakan RUU Penyiaran di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin, 27 Mei 2024.
Ketua PFI Jambi, Irma Tambunan, berorasi dalam aksi penolakan RUU Penyiaran di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin, 27 Mei 2024.


Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, Suwandi, mewanti-wanti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi lembaga powerfull yang dapat membatasi kebebasan berekspresi, membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi, hingga dapat melakukan kriminalisasi.

Apalagi perekrutan komisioner KPI tingkat pusat dan daerah rawan disusupi partai politik dan kelompok kelompok yang mengabaikan hak publik.

“Sengketa pers yang akan ditangani KPI bertentangan dengan UU Pers dan dapat digunakan penguasa otoritarianisme untuk membungkam kritik. Artinya, semakin banyak jurnalis yang akan dipenjara karena berita,” kata Jurnalis yang akrab disapa Wendi itu.

Ia juga mengatakan, RUU Penyiaran seharusnya dirancang dengan partisipasi publik. Namun, Komisi I DPR malah merancang RUU Penyiaran dengan tidak berpijak pada asas kepentingan publik atau masyarakat umum.

Ketua AJI Jambi saat memberikan keterangan pers terkait penolakan RUU Penyiaran.
Ketua AJI Jambi saat memberikan keterangan pers terkait penolakan RUU Penyiaran.


“RUU Penyiaran tidak akan mendapat penolakan dari banyak pihak, apabila prosesnya dilakukan dengan benar yakni memberi ruang partisipasi publik. Tentu jika ingin mengatur karya jurnalistik harus melibatkan organisasi jurnalis dan dewan pers serta aktivis-aktivis yang konsen pada isu HAM, kebebasan ekspresi, perempuan, anak dan kelompok minoritas,” tambahnya.

Dalam siaran pers yang sama, Ismet Raja Tengah Malam, seniman Rambu house, mengajak masyarakat non-jurnalis juga menyuarakan penolakan RUU Penyiaran ini, karena bila RUU Penyiaran rampung dan disahkan, dapat menjadi instrumen negara untuk melakukan kriminalisasi. 

“Gaung penolakan atas Rancangan Undang-Undang Penyiaran semakin meluas. Sebab itu, kita harus sangat merespons kejanggalan undang-undang yang diatur negara yang akan mengkriminalisasi hak hak siar sebagai kita umat manusia. Aladabu powko ilmi (adab itu lebih tinggi dari pada ilmu),” kata Ismet.

Selain menyatakan sikap menolak RUU Penyiaran, Koalisi Penyelamat Pilar Demokrasi juga menyerukan pemerintah pusat dan DPR berhenti membungkam pers atau mengikis hak masyarakat mendapatkan informasi.

Mendesak DPR mengkaji dan merancang ulang RUU Penyiaran dengan mementingkan asas kebebasan pers dan kepentingan masyarakat, serta tidak menghianati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mendesak DPR menghapus pasal pasal problematik yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.

"DPR harus melibatkan masyarakat, organisasi jurnalis, dan Dewan Pers dalam perancangan RUU Penyiaran," tandas Wendi.

 

Ketua KPID Provinsi Jambi, Kemas Alfajri, menandatangani petisi penolakan RUU Penyiaran.
Ketua KPID Provinsi Jambi, Kemas Alfajri, menandatangani petisi penolakan RUU Penyiaran.

Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Kemas Alfajri, yang saat itu hadir berdialog dengan massa aksi pada prinsipnya akan menyampaikan aspirasi para jurnalis Jambi kepada KPI pusat. Kemas Alfajri juga menandatangani petisi penolakan terhadap RUU Penyiaran.***

Editor: Hajrin Febrianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah