Network
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan negara DPR RI ini juga merasa prihatin semakin beratnya beban rakyat dipicu dari kenaikan pajak, mulai dari kenaikan tarif bea meterai hingga naiknnya PPN. Hal ini menjadi ironi di tengah berbagai insentif diberikan bagi kelas menengah keatas.
"Insentif dan fasilitas perpajakan ada, tapi justru banyak diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi. Sementara itu pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan masyarakat berpendapatan rendah, ini melukai rasa keadilan publik," tambahnya.
Anis mengingatkan bahwa setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian komprehensif dan selaras dengan semangat Undang-undang Dasar, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan merasakan keberpihakan pemerintah. Ia menambahkan bahwa ketidaktepatan kebijakan dapat memicu timbulnya kemiskinan baru.
"Sebagai catatan penduduk Indonesia yang rentan miskin sebanyak 182 juta jiwa atau 66,7% dari populasi akibat pandemi Covid19, ketidaktepatan kebijakan bakal berdampak jatuhnya kemiskinan baru," kata Anis menutup pernyataan resminya.
