Network
Oke Jambi – PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK merupakan lembaga sentral (focal point) independen dan bebas dari pengaruh ataupun campur tangan dari kekuasaan mana pun. PPATK memiliki tugas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Diketahui, secara internasional PPATK adalah suatu Financial Intelligence Unit (FIU), yang memiliki tugas dan kewenangan menerima laporan transaksi keuangan, dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, serta meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.
PPATK punya tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dalam membentuk dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap enam bulan kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat, ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas.
Baca Juga: Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM, KPK Temukan Uang Tunai Rp1,3 Miliar
Guna menunjang efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dijelaskan bahwa telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan kepala PPATK sebagai sekretaris Komite.
Tugas dan Fungsi PPATK
Dikutip dari laman PPATK, lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki tugas dan fungsi yakni:
a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
