Network
Oke Jambi - Gedung Kementerian Sosial yang terletak di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Selasa (23/5/2023) disambangi Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan KPK ini dalam rangka mengusut dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi pekerjaan KPK.
Proses penggeledahan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga pukul 18.00. Salah satu lokasi yang digeledah adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos. Menurut keterangan resmi Kemensos pada Selasa malam, sejumlah dokumen dan alat elektronik berhasil disita oleh tim penyidik KPK.
Risma menjelaskan bahwa kedatangan KPK ke Kemensos terkait dengan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau PT BGR, sebuah anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan sosial. Pada bulan Maret 2023, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT BGR sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: Beasiswa LPDP, Menabrak Batasan: Nadiem Makarim Ajak Masyarakat Proaktif, Jangan Hanya Menunggu
Baca Juga: Problema Tenaga Honorer, Menpan-RB: Jokowi Tegaskan agar Ini Segera Diselesaikan Tahun Ini
Risma Ikuti Arahan Jokowi
Dalam kesempatan itu, Risma juga menegaskan bahwa dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial tahun 2020 terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia dilantik sebagai Menteri Sosial pada 27 Desember 2020, sedangkan kasus ini terjadi pada bulan September 2020.
"Saat saya dilantik, Presiden (Joko Widodo) menyampaikan, 'Bu, kalau bisa bansosnya jangan berupa barang. Sudah, kita bantu saja uang,'" ujar Risma dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (24/5/2023).
Menurut Risma, pola penyaluran bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, seperti bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang disalurkan pada tahun 2022, serta BLT bahan bakar minyak (BBM) yang juga disalurkan pada tahun yang sama dikarenakan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk barang sulit untuk diawasi baik dari segi kualitas maupun penyalurannya.
