Oke Jambi - Sejumlah warga menggelar aksi petisi menolak jalan nasional digunakan truk angkutan batu bara.
Aksi petisi berlangsung di jalan Lingkar Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kamis (16/2).
Sambil berorasi, massa membentangkan spanduk untuk ditanda tangani warga sebagai petisi untuk disampaikan pada pemerintah.
"Ini bentuk protes kami kepada pemerintah dan pihak swasta. Aktivitas angkutan batu bara ini sudah sangat meresahkan," kata Ibnu Kholdun, koordinator aksi tersebut.
Baca Juga: Nizam Korban Tenggelam saat Bermain Pasir di Tepi Sungai Batanghari Ditemukan Sejauh 500 Meter
Disampaikannya, jalan nasional semestinya digunakan oleh masyarakat umum. Namun, di Jambi jalan lintas itu turut digunakan ribuan truk angkutan batu bara. Akibatnya, terjadi kemacetan lalu lintas selama berjam-jam.
"Masyarakat umum berdampak, karena menyebabkan inflasi. Mobil angkutan sayuran tidak bisa ke Kota Jambi. Ini juga menimbulkan korban jiwa sebagai akibat padatnya angkutan batu bara," kata Ibnu.
Sekolompok warga ini pun mendesak pemerintah menghentikan operasi angkutan batu bara, menjelang jalur khusus disiapkan. Walau jalur khsus belum dibangun, truk angkutan di Jambi terus bertambah hingga berjumlah sekitar 11.500 unit.
"Kami minta ini ditutup terlebih dahulu. Aktivitas angkutan batu bara dihentikan. Jadi kami meminta ditutup menjelang ada jalan khusus baru," tuturnya.
Tidak hanya melancarkan demonstrasi, kata Ibnu, sekolompok warga ini juga akan melayangkan gugatan pada pemerintah dan perusahaan di Pengadilan Negeri Jambi.
"Karena mereka menyebabkan kemacetan di Provinsi Jambi, dan jalan nasional rusak. Makanya pihak tersebut kami gugat ke pengadilan. Rencananya Senin depan. Apa yang kami lakukan ini insya Allah bermanfaat untuk masyarakat Jambi," ujarnya.
Baca Juga: Menghadap Gubernur Jambi, 3 Perusahaan Batu Bara Nyatakan Siap Selesaikan Pembuatan Jalan Khsus
Kementerian ESDM pun diminta bertanggung karena mengeluarkan IUP untuk perusahaan batu bara, tetapi tidak memperhatikan kesiapan sarana dan pra sarana. "Jadi, Kementerian ESDM harus digugat di pengadilan negeri," kata Ibnu.
Eko yang merupakan salah satu warga Kota Jambi, mendukung aksi tersebut. Ia pun memberikan tanda tangan petisi.
Menurutnya, sejak peningkatan truk angkutan batu bara terjadi kemacetan selama berjam-jam di jalan nasional.
Baca Juga: Pembinaan Etika Profesi Polri, Kabid Propam Polda Jambi Berharap Kepercayaan Publik Meningkat
"Macet luar biasa. Biasanya bisa jalan hitungan menit, tetapi sekarang berjam-jam berhenti di jalan. Kadang bisa 3 sampai 4 jalur," katanya.
Kemacetan ini, kata Eko, berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Sebab, perdaganagn makanan di pinggir jalan menjadi sepi akibat banyak angkutan batu bara yang parkir.
"Truk ini parkir di bahu jalan juga. Ini sangat mengganggu. Kemudian kebut juga. Pokoknya sulit," ujarnya.
Baca Juga: Melihat Lebih Dekat Motor listrik EM1 e:, AHM juga Hadirkan Beragam Suguhan Kelas Dunia di IIMS 2023
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jambi memperhatikan kondisi masyarakat dengan segera menyiapkan jalur khusus angkutan batu bara.
"Saya kira dengan demo dan tanda tangan ini, Pemprov Jambi dapat terpanggil. Supaya jalan khusus terealisasi, jangan hanya berbicara jalur khusus," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan sekolompok warga itu memang mempunyai hak menggugat pemerintah dan perusahaan batu bara.
Baca Juga: Masuk ke Kota Jambi, 2 Truk Angkutan Batu Bara Diamankan, Posko Pengintai Dipsang di Sejumlah Titik
"Selaku anak bangsa, sah-sah saja mereka menggugat. Saya kira itu merupakan bentuk kecintaan mereka selaku anak Jambi. Kalau ada yang membuat petisi dan menggugat, tidak apa-apa, sepanjang tujuannya membangun Jambi dan positif," ujarnya.
Ia mengeklaim pemerintah sudah bekerja keras mengatasi persoalan angkutan batu bara. "Kami merasa pemerintah sudah bekerja luar biasa. Apakah ini belum selesai? Ya benar," ujarnya.
Haris sudah menyampaikan berulang kali, bahwa penghentian operasional angkutan batu bara tidak bisa menjadi solusi.
Baca Juga: Jalan Nasional di Jambi Hancur, Komisi V DPR RI Minta Pemprov Jambi Tegas Batasi Angkutan Batu Bara
"Saya kira kalau untuk menyetop angkutan batu bara bukan solusi. Di balik batu bara itu ada ribuan anak Jambi yang bergantung,” ujarnya.