Oke Jambi – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi pernyataan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus ditunda.
Hal tersebut menjadi perbincangan di masyarakat dan mengundang perhatian banyak pihak. Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini menjadi sorotan di masyarakat, karena perintah atas putusannya perihal pemilu 2024.
Apa yang menjadi sorotan masyarakat adalah Pengadilan Negeri memberi perintah untuk menunda Pemilu, yang mulanya dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi tahun 2025.
Baca Juga: Hebohnya Perdebatan Najwa Shihab dan Anang Hermansyah Soal Stereotip Terhadap Perempuan
Perintah yang dikeluarkan tercantum dalam putusan perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dibacakan pada Kamis, 02 Maret 2023.
Adapun salah satu putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam pokok perkara berbunyi:
“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari," kata Hakim.
Apabila hal ini dilaksanakan maka dalam artian Pemilu tahun 2024 tertunda hingga 2025.
Baca Juga: Jumat Curhat, Polda Jambi Serap Aspirasi Dari Komunitas Seniman Jambi
Pada 8 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat gugatan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), ini disebabkan adanya kerugian immateriil, sehingga pihak yang dirugikan meminta agar Pengadilan Negeri memberi putusan akan hal ini.
Kemudian hakim mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh partai Prima, dengan hasil putusan yaitu memerintahkan untuk penundaan Pemilu 2024 sebagai bentuk hukuman kepada Komisi Pemilihan Umum.
Melansir dari laman resmi jakartapusat.go.id, tercantum hakim serta jabatannya yang menjadi sorotan masyarakat saat ini,yaitu :
BAKRI, S.H., M.Hum, menjabat sebagai Hakim Utama Muda yang memiliki Pangkat/Golongan yaitu Pembina Utama Madya (IV/d).
DOMINGGUS SILABAN, S.H, M.H, menjabat sebagai Hakim Utama Muda yang memiliki Pangkat/ Golongan yaitu Pemuda Utama Madya (IV/d).
T OYONG, S.H, M.H, menjabat sebagai Hakim Madya Utama yang memiliki Pangkat/ Golongan yaitu Pembina Utama Muda (IV/c).
Pemilu 2024 yang tertunda mendatangkan pro kontra di pandangan masyarakat, pun dengan pihak lain yang menyinggung dengan adanya putusan dan perintah penundaan Pemilu 2024.
Persoalan ini masih ramai diperbincangkan hingga masyarakat kembali melihat sosok hakim yang memberi putusan atas ditundanya Pemilihan Umum 2024.
Demikian putusan Pengadilan Negeri atas Pemilu 2024, dan ketiga nama serta jabatan hakim tersebut yang saat ini menjadi sorotan masyarakat di Indonesia.***