Network
Oke Jambi - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dengan tegas menyatakan komitmennya untuk tidak akan meninggalkan tenaga honorer dalam perjuangan mereka untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, mengungkapkan hal tersebut dalam suatu kesempatan setelah menerima audiensi dari Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Honorer Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung pada hari Senin.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan, "Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah berhenti memperjuangkan nasib para tenaga yang tengah mengikuti proses menjadi PPPK."
Menurut Uu, saat ini pemerintah sedang dan harus giat melindungi nasib para pegawai, terutama tenaga honorer dari berbagai bidang ilmu seperti kesehatan, pendidikan, teknik, dan lainnya, agar dapat diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK.
Beliau menjelaskan bahwa di wilayah Jawa Barat, terdapat sekitar 52 ribu orang tenaga honorer yang tengah berjuang untuk mendapatkan status PPPK. "Mereka ingin sebelum menjadi PPPK, mereka tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami sampaikan, 2023 jelas sudah dianggarkan dengan penuh. Kemudian, 2024 sudah dialokasikan untuk mereka," ujar Uu.
Uu menyadari bahwa proses menjadi PPPK membutuhkan waktu, oleh karena itu pemerintah berusaha memastikan bahwa mereka yang belum diangkat menjadi PPPK tetap menerima honorarium hingga tahun 2024 atau bahkan tahun-tahun berikutnya, dengan memanfaatkan mekanisme yang tersedia.
Selain itu, pemerintah juga mengajukan permohonan kepada para bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat agar mempercepat proses pengumpulan data tenaga honorer yang telah memberikan pengabdian selama bertahun-tahun.
Pemerintah menginginkan agar proses birokrasi tidak melenceng dan memastikan bahwa data para tenaga honorer tersebut dapat segera diajukan ke pemerintah pusat.
Uu menambahkan, "Kami juga minta para bupati walikota untuk memasukkan data mereka di saat ada kesempatan dan harus dijadikan prioritas, karena dalam aturan, yang dijadikan prioritas itu adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknik, di lokasi yang memungkinkan dan jumlah penduduk,"
Dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan tenaga honorer, diharapkan proses perjuangan menuju status PPPK dapat berjalan lancar.
