Network
Beliau menjelaskan bahwa di wilayah Jawa Barat, terdapat sekitar 52 ribu orang tenaga honorer yang tengah berjuang untuk mendapatkan status PPPK. "Mereka ingin sebelum menjadi PPPK, mereka tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami sampaikan, 2023 jelas sudah dianggarkan dengan penuh. Kemudian, 2024 sudah dialokasikan untuk mereka," ujar Uu.
Uu menyadari bahwa proses menjadi PPPK membutuhkan waktu, oleh karena itu pemerintah berusaha memastikan bahwa mereka yang belum diangkat menjadi PPPK tetap menerima honorarium hingga tahun 2024 atau bahkan tahun-tahun berikutnya, dengan memanfaatkan mekanisme yang tersedia.
Selain itu, pemerintah juga mengajukan permohonan kepada para bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat agar mempercepat proses pengumpulan data tenaga honorer yang telah memberikan pengabdian selama bertahun-tahun.
Pemerintah menginginkan agar proses birokrasi tidak melenceng dan memastikan bahwa data para tenaga honorer tersebut dapat segera diajukan ke pemerintah pusat.
Uu menambahkan, "Kami juga minta para bupati walikota untuk memasukkan data mereka di saat ada kesempatan dan harus dijadikan prioritas, karena dalam aturan, yang dijadikan prioritas itu adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknik, di lokasi yang memungkinkan dan jumlah penduduk,"
