Oke Jambi – Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur) Jambi mendesak semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi setempat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gestur dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, di ruang Banggar Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Rabu sore, 15 Maret 2023.
Sebelumnya, pada Selasa, 14 Maret 2023, ratusan massa Gestur Jambi yang terdiri dari berbagai organisasi tani, mahasiswa, NGO, perempuan, dan seniman melakukan aksi penolakan terhadap peraturan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat tersebut. Namun massa aksi tidak bertemu dengan satu pun wakil rakyat di sana, maka dilakukan pertemuan Rabu sore.
Dalam pertemuan itu, Gestur mendelegasikan sekitar sepuluh orang perwakilannya dari masing masing lembaga dan komunitas yang tergabung. Koordinator Gestur Jambi, Risma, menyampaikan kembali kepada Edi Purwanto terkait tuntutan aksi meraka kemarin.
Baca Juga: Macet Parah di Jalan Nasional, Gubernur Jambi Minta Maaf dan Hentikan Aktivitas Angkutan Batubara
Dengan tegas Risma mengatakan, mereka tidak lagi dalam tahap untuk merundingkan perkara peraturan cipta kerja tersebut dengan wakil rakyat. Mereka hanya ingin semua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi berkumpul dan bersama-sama menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja.
“Kami tidak ingin merundingkan hal itu sekarang,” ucap Risma dengan tegas dan lantang.
Risma melanjutkan, bahwa mereka hanya ingin menyampaikan hasil konsolidasi dari beberapa orang yang hadir saat itu dengan kawan kawan seperjuangannya yang datang ingin bertemu di tanggal 14 Maret kemarin. Gestur Jambi juga memaklumi dengan kesibukan anggota dewan yang tidak sempat menemui mereka saat unjuk rasa.
“Kami meminta seluruh anggota fraksi dewan yang ada di Provinsi Jambi itu berkumpul di suatu tempat dan berunding bersama masyarakat membahas tolak Perpu Cipta Kerja,” ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, terlihat menerima dan mendengarkan dengan baik seluruh masukan serta tuntutan yang disampaikan Gestur Jambi dalam kesempatan itu. Ia juga mengajak Gestur Jambi mengadakan pertemuan bersama seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi membahas dan mengkaji Perpu Cipta Kerja.
Baca Juga: Mengejutkan! Perusahaan Meta Pangkas Puluhan Ribu Karyawan dalam Tahun Ini
“Kita menyambut baik teman teman Gestur dan ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi kepada kami, DPRD. Tapi sekali lagi yang disampaikan bukan kewenangan DPRD Provinsi Jambi, tapi atas nama rakyat kita berjuang bersama-sama mendorong penolakan Perpu Undang-Undang Ciptaker itu sendiri, yang menurut teman teman banyak masalah yang memang merugikan rakyat. Undang-undang itu lebih berpihak kepada koorporasi dan kepentingan ekonomi semata,” kata Edi Purwanto saat diwawancara setelah pertemuan tersebut.
Tuntutan Gestur Jambi
Ratusan massa yang tergabung di dalam Gerakan Suara Tuntutan Rakayat Jambi menolak Perpu Cipta Kerja, karena tidak berpihak kepada rakyat dan dinilai akan semakin memperburuk situasi nasional hampir ke semua sektor, mulai dari sektor agraria dan pangan, ketenagakerjaan, lingkungan, kehutanan, pendidikan, hingga kebebasan sipil. Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa siang, 14 Maret 2023.
Dalam pers rilisnya Gestur Jambi menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu:
1. Tolak Perpu Cipta Kerja.
2. Stop kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani, buruh, perempuan, aktivis, mahasiswa.
3. Laksanakan reforma agraria sejati.
4. Hentikan kebijakan eksploitatif di Provinsi Jambi.
5. Jaminan kesejahteraan terhadap buruh.
6. Stop eksploitasi terhadap kelompok rentan.***