Network
(Oleh : Dimas Anggara)
Oke Jambi - Partisipasi penuh perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan proses politik sebuah negara baik sebagai pemilih,calon,pejabat terpilih, maupun penyelenggara pemilu sangat penting.
Kesetaraan gender dalam bidang politik diciptakan demi mewujudkan cita-cita demokrasi perwakilan khususnya di lembaga padicipt dengan menciptakan keseimbangan komposisi perwakilan antara laki-laki dan perempuan.
Apabila mandat diberikan kepada kaum laki-laki saja, maka hal itu tidak akan mewakili seluruh rakyat yang pada dasarnya terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan.
Masing-masing di antara laki-laki dan perempuan terdapat kepentingan dan kebutuhan yang tidak selalu sama sehingga seperti dalam permasalahan perempuan perempuanlah yang dianggap mampu memberikan solusi terhadap permasalahannya.
Sangatlah kecil peluang laki-laki yang bisa memperjuangkan hak perempuan karena laki-laki tidak mengalami apa yang dirasakan olehperempuan.
Sejarah secara etimologis partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan jalan memilih pemimpin negara yang secara langsung ataupun tidak langsung turut mempengaruhi kebijakan negara titik artinya partisipasi politik sangatlah wajib diketahui sebagai warga negara untuk mengetahui arah dan tujuan kemajuan bangsa (Suparno, dkk, 2005:17)
Partisipasi politik khususnya perempuan dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender pada berbagai kebijakan publik dan untuk mencapai tujuan instrumen hukum yang adil, selama ini masih terabaikan dan menyebabkan ketimpangan di berbagai sektor kehidupan perempuan.
Oleh karena itu partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum harus ditingkatkan karena keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan cara mewakili, meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kesadaran perempuan tentang hak dan kewajiban di dalam pemilihan umum itu sendiri.
Partisipasi perempuan dalam hal memilih dewan perwakilan daerah khususnya partai sering dihalangi oleh sejumlah rintangan politis, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
